#kewenangan dpr

Kumpulan berita kewenangan dpr, ditemukan 135 berita.

Ahmad Basarah: Rencana pemindahan Ibu Kota Negara harus dipagari PPHN

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur oleh ...

Ketua MPR: Hasil kajian PPHN diharapkan selesai awal tahun 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini tengah dilakukan ...

NasDem: Amendemen UUD 1945 berpotensi buka kotak Pandora

DPP Partai NasDem menyatakan amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 berpotensi membuka kotak pandora yang lain karena ...

Ketua MPR RI: Amendemen UUD 1945 tidak akan menjadi 'bola liar'

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) ...

Ketua MPR tekankan pembangunan butuh haluan agar punya perspektif sama

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan ...

Bamsoet: Rancangan PPHN diharapkan selesai akhir 2021

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan rancangan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) diharapkan selesai pada akhir ...

Bamsoet: PPHN panduan arah dan strategi pembangunan nasional

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sangat dibutuhkan ...

Bamsoet dorong Permahi kaji pentingnya haluan negara

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong agar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) mengkaji pentingnya ...

Bamsoet tegaskan komitmen MPR wujudkan PPHN

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan komitmen lembaga ini menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara ...

MPR: Perlu amandemen terbatas UUD 1945 hadirkan PPHN

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menjelaskan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan amandemen ...

Senator: Timsus Kejaksaan harus perhatikan penyelidikan Komnas HAM

Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma mengatakan Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi ...

PKS jelaskan alasan tolak Perppu Nomor 1/2020

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan alasan fraksinya di DPR RI menolak Peraturan Pemerintah Pengganti ...

DPD ingin amendemen UUD menambah kewenangan lembaga

Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin mengatakan lembaganya menginginkan apabila amendemen UUD 1945 jadi dilakukan, maka ...

DPD RI rekomendasikan 15 nama calon anggota BPK

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merekomendasikan 15 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ...

Video

Presiden tegaskan terpilihnya pimpinan KPK sebagai kewenangan DPR RI

ANTARA - Presiden Joko Widodo menegaskan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan (capim) KPK merupakan ...