#over kriminalisasi

Kumpulan berita over kriminalisasi, ditemukan 13 berita.

Anggota DPR: Pengesahan RKUHP dukung pembangunan hukum nasional

Anggota DPR: Pengesahan RKUHP dukung pembangunan hukum nasional

  • 10 November 2022

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menegaskan pentingnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum ...

Apindo: Hukum adat tak perlu dimasukkan RKHUP

Apindo: Hukum adat tak perlu dimasukkan RKHUP

  • 20 Oktober 2022

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Budi Santoso Sukamdani menyatakan pengakomodasian hukum adat dalam ...

Kemenkumham DIY menggandeng mahasiswa sosialisasikan RKUHP

Kemenkumham DIY menggandeng mahasiswa sosialisasikan RKUHP

  • 27 September 2022

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ...

Pengamat: RUU TPKS dan RUU PDP harus jadi prioritas utama pada 2022

Pengamat: RUU TPKS dan RUU PDP harus jadi prioritas utama pada 2022

  • 31 Desember 2021

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, berpandangan RUU Tindak Pidana Kekerasan ...

Aktivis sebut RUU Ketahanan Keluarga sebagai tandingan RUU TPKS

Aktivis sebut RUU Ketahanan Keluarga sebagai tandingan RUU TPKS

  • 28 Desember 2021

Aktivis Hak Asasi Manusia Feminis untuk Keadilan dan Demokrasi, Kamala Chandrakirana, mengatakan, RUU Ketahanan ...

LP3ES mendukung pengesahan RUU TPKS dan RUU PRT

LP3ES mendukung pengesahan RUU TPKS dan RUU PRT

  • 28 Desember 2021

Direktur Pusat Gender dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Julia ...

Pakar: Sinergi RUU TPKS dengan aturan lain cegah "over" kriminalisasi

Pakar: Sinergi RUU TPKS dengan aturan lain cegah "over" kriminalisasi

  • 27 Desember 2021

Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Aroma Elmina Martha mengatakan Rancangan Undang-Undang Tindak ...

ELSAM: Jangan sampai RUU PDP berpotensi menjerat para jurnalis

ELSAM: Jangan sampai RUU PDP berpotensi menjerat para jurnalis

  • 10 September 2021

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alia Yofira memperingatkan pemerintah agar Rancangan ...

Koalisi Masyarakat Sipil dukung Presiden Jokowi revisi UU ITE

Koalisi Masyarakat Sipil dukung Presiden Jokowi revisi UU ITE

  • 16 Februari 2021

Presiden Joko Widodo mendapat dukungan Koalisi Masyarakat Sipil untuk membuka ruang revisi Undang-Undang Informasi dan ...

F-NasDem ingin adanya pembahasan kembali RKUHP

F-NasDem ingin adanya pembahasan kembali RKUHP

  • 4 November 2019

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan ...

Delik "contempt of court" tak diperlukan dalam KUHP

Delik "contempt of court" tak diperlukan dalam KUHP

  • 3 September 2019

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan menyebutkan delik penghinaan terhadap ...

Amnesty: pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik

Amnesty: pejabat negara harus mentolerir lebih banyak kritik

  • 10 Mei 2019

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai rencana pembentukan tim khusus pengkaji ucapan ...

Pasal Penodaan Agama pada RUU KUHP Berpotensi Kesewenangan

Pasal Penodaan Agama pada RUU KUHP Berpotensi Kesewenangan

  • 15 Maret 2007

Perluasan wilayah tindak pidana terhadap agama (penodaan agama) dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab ...