#pakar hukum tata negara

Kumpulan berita pakar hukum tata negara, ditemukan 838 berita.

PDIP dorong kaum perempuan mengabdi di bidang politik

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong kaum perempuan di Indonesia mengabdi di bidang politik untuk ...

Artikel

Ihwal Pemilu 2024, sistem proporsional terbuka atau tertutup lagi?

Sebagai negara demokrasi, Indonesia melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, yang pada Pemilu 2024 ...

KPU Jaksel datangi rumah Hamdan Zoelva untuk coklit data pemilih

Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan mendatangi rumah pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva yang berada di kawasan ...

Telaah

Erdogan juga menghadapi gempa politik

Ketika gempa bumi mengguncang Turki pada 17 Agustus 1999 dan merenggut 19.000 jiwa, pemerintah Turki saat itu dikritik ...

Pakar nilai masa jabatan kades terlalu lama tidak cocok di era modern

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto menilai masa jabatan kepala desa yang diusulkan hingga ...

Pakar hukum dari Undana mendukung gagasan peniadaan jabatan gubernur

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Dr Johanes Tuba ...

Mahfud MD: Presiden "firm" ada Pemilu 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko ...

Pakar: Perpanjangan masa jabatan kepala desa tak cerminkan demokrasi

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Dr. Lanny Ramli MHum menyebut tuntutan perpanjangan masa jabatan ...

Pakar: Perppu Ciptaker solusi cegah kekosongan hukum hadapi resesi

Pakar hukum tata negara di UNS Agus Riewanto menyatakan bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...

SMRC sebut masyarakat menaruh harapan pada Perppu Ciptaker

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan bahwa lebih dari 50 persen ...

KI Pusat bentuk Majelis Etik tindak lanjut laporan masyarakat

Komisi Informasi (KI) Pusat membentuk Majelis Etik sebagai tindak lanjut laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran ...

Artikel

Efektifkah perpanjangan masa jabatan kades untuk kemakmuran rakyat?

Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2022 dengan ...

Pakar sebut politik uang berpotensi terjadi di proporsional tertutup

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Denny Indrayana ...

Pakar khawatir proporsional tertutup kuatkan karakteristik otoritarian

Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana mengkhawatirkan apabila pengujian materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun ...

Pakar Hukum: Seharusnya Indonesia tidak gonta-ganti sistem pemilu

Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana mengatakan seharusnya Indonesia tidak gonta-ganti sistem pemilihan umum ...