#pakar hukum tata negara

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebutkan Pasal 415 yang mengatur tentang perzinaan dalam Rancangan Kitab ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan DPR RI bahwa konstitusi ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dikatakan ...

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keberadaan filantropi esensial bagi demokrasi dan berdampak positif ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta pemerintah agar membuat data valid jumlah masyarakat miskin yang akan ...

Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan bahwa dampak sosial legalisasi ganja untuk keperluan medis perlu ...

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva berharap Pemerintah dan DPR dapat memuat penjelasan dan batasan terkait pasal ...

Inisiator Integrity Law Firm Denny Indrayana optimistis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat membantu ...

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mengemukakan dari perspektif konstitusional ...

Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas ...

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar dominasi politik yang sedang berlangsung tidak menundukkan ...

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Indonesia perlu mengembangkan studi mengenai tokoh-tokoh ...

Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, mengingatkan, Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga siapa pun ...

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva mengatakan bahwa ekonomi yang berdasarkan kerakyatan, kesejahteraan, dan sosial ...