#pakar hukum tata negara

Telaah

Masih cukup waktu untuk memilih model lain terkait dengan keserentakan pemilihan umum ketimbang opsi sekarang ini, ...

Akademikus Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono mengatakan negara harus menjamin agar masyarakat tidak ...

DPP Partai Demokrat yakin MA akan adil dan profesional menangani permohonan uji materiil terhadap SK Menkumham yang ...

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono mengatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur detail bulan ...

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera ...

Pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana mengatakan upaya reformasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebaiknya ...

Telaah

Perbincangan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan transformasi dari Garis-Garis Besar Haluan Negara ...

Sejumlah politisi dan akademisi yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menolak wacana ...

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid menilai rencana amendemen ...

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengingatkan seleksi calon ...

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti menilai kasus yang menimpa dosen ...

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat memastikan belum ada keputusan ...

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak menjamin adanya pembangunan nasional yang berkelanjutan, kata Pakar Hukum Tata ...

Pakar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Muhammad Fauzan ...

Telaah

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal ...