#pakar hukum tata negara

Kumpulan berita pakar hukum tata negara, ditemukan 846 berita.

Pakar sebut Indonesia perlu kembangkan studi tokoh nasional

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Indonesia perlu mengembangkan studi mengenai tokoh-tokoh ...

Hamdan Zoelva: Makna Pancasila tidak terbatas pada versi pemerintah

Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, mengingatkan, Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga siapa pun ...

Hamdan Zoelva: Ekonomi kerakyatan lebih selaras dengan nilai Pancasila

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva mengatakan bahwa ekonomi yang berdasarkan kerakyatan, kesejahteraan, dan sosial ...

Pakar: Hari Lahir Pancasila ingatkan dasar filosofi bangsa

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva mengatakan bahwa peringatan mengenai Hari Lahir Pancasila penting untuk terus ...

Pakar: Otonomi daerah bermakna sebagai pembagian kekuasaan

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid mengatakan dalam konteks NKRI otonomi ...

Artikel

Menilik potensi di balik Formula E Jakarta

Ajang balap mobil listrik Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Formula E Jakarta ...

Pakar: Pembentukan DOB di Papua merupakan opsi yang solutif

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua ...

Pakar: Kemandirian dan kebebasan Peradi dijamin UU Advokat

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid mengatakan kemandirian dan kebebasan organisasinya ...

Pakar dorong PPATK membuat regulasi cegah korupsi jelang Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuat ...

Hamdan: Perlu ada regulasi pengangkatan penjabat kepala daerah

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva memandang perlu ada aturan main terkait dengan pengangkatan penjabat kepala ...

Jimly Asshiddiqie dorong masyarakat sipil topang pengawasan pemilu

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mendorong masyarakat sipil untuk menopang peran penyelenggara pemilihan umum ...

Jimly Asshiddiqie yakin tidak ada penundaan Pemilu 2024

Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie merasa yakin sekaligus meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa penundaan Pemilu ...

Pakar tata negara: Tak ada alasan mendasar tunda Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Johanes Tuba Helan ...

Pakar hukum: Tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan menilai tidak alasan untuk ...

Kemarin, bus tertabrak kereta api hingga status tersangka dicabut

Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Minggu (27/2), mulai dari bus sarat penumpang tertabrak kereta ...