#pakar hukum tata negara

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara soal vonis Mahkamah ...

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, mengatakan, fraksinya menggelar diskusi publik untuk meminta masukan ...

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis (25/11) yang menyatakan pembentukan ...

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Ni’matul Huda, mengatakan, pemerintah perlu ...

Pakar hukum tata Negara Refly Harun menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus untuk mengusut dugaan korupsi ...

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menghentikan penyelidikan ...

Video

ANTARA - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (Direktur IKPM) Kementerian Kominfo Septriana ...

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan penegakan hukum tidak boleh mengangkangi nilai-nilai demokrasi di ...

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan penyelesaian sengketa Partai Demokrat cukup sederhana. "Dari ...

Artikel

Sejak wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat ...

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto menyebut pemilihan umum (Pemilu) ...

Artikel

Ide atau gagasan pemindahan ibu kota telah terdengar sejak 3 tahun terakhir dan terus menggema hingga saat ...

Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI karena tiap ...

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mendukung opsi penunjukan TNI/Polri ...

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT, Jhon Tuba Helan mengatakan sistem karier ...