"Saya tetap optimistis melihat tadi sambutan dari PBNU. Tadi kami diterima oleh Kiai Amin, Husni, Syavic Ali, dan Hakam," kata Denny kepada wartawan usai melakukan audiensi dengan PBNU bersama sejumlah petani asal Kalsel dan koalisi masyarakat sipil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Sawit Watch, serta Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik, di Gedung PBNU Jakarta, Rabu.
Pakar hukum tata negara ini mengatakan bahwa audiensi tersebut memunculkan kesepakatan dari PBNU untuk melindungi masyarakat Kalsel yang menjadi korban konflik agraria, kekerasan, dan kriminalisasi.
"Ada semacam kesepakatan untuk memberikan semacam perlindungan kepada kami, kepada warga yang melapor supaya kemudian tidak mudah dikriminalisasi, diintimidasi, bahkan dilakukan langkah-langkah serangan fisik yang sudah jamak terjadi di lapangan," kata Denny.
Dalam audiensi dengan PBNU itu, bersama Direktur Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono, Nurhanuddin Achmad dari Sawit Watch, dan Swary Utami Dewi dari Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik, mereka menyampaikan cerita dari para petani korban konflik agraria, seperti perampasan lahan di Kalsel.
Bahkan, tambah dia, mereka juga menyampaikan data tertulis mengenai konflik tersebut.
Menurut Denny, pengaduan kepada PBNU ini sebagai bentuk ikhtiar karena para korban dan kelompok masyarakat sipil sudah merasa bingung hendak ke mana lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan warga pun makin dihantui oleh kekhawatiran.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenham) periode 2011—2014 ini meyakini NU dapat terlibat sebagai lokomotif masyarakat dalam menghadapi persoalan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PBNU Bidang Hukum Mohamad Syafi' Alielha atau yang akrab disapa Savic Ali menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir dari Kalimantan Selatan dan memberikan informasi mengenai konflik yang terjadi di sana.
Menurut dia, pengaduan berkenaan dengan kasus ataupun konflik yang dialami masyarakat telah sering diterima oleh NU sejak era K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Ia pun mengatakan bahwa PBNU ingin membantu menyelesaikan persoalan itu secara maksimal dan berkomitmen untuk mempelajari lebih jauh mengenai informasi yang mereka terima itu.
"Hal ini akan dirembukkan dalam rapat dengan pengurus lainnya untuk diambil keputusan organisasi," kata dia.
Baca juga: Presiden beri tugas selesaikan konflik agraria ke Raja Juli
Baca juga: Pengamat mengapresiasi KSP cari terobosan selesaikan konflik agraria
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
