#pengamat hukum

Kumpulan berita pengamat hukum, ditemukan 806 berita.

Pengamat: ada tiga pertanyaan sebelum ide GBHN diterima

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan terdapat tiga pertanyaan yang harus ...

Pengamat: Presiden langgar UU bila umumkan kabinet sebelum pelantikan

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar UU ...

Pengamat: GBHN jadikan MPR lembaga yang lebih tinggi

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan bahwa menghidupkan kembali Garis-Garis ...

Pengamat: Relevansi fungsi GBHN dengan sistem presidensial harus jelas

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai wacana untuk menghidupkan kembali ...

Pengamat sebut ada sejumlah masalah yang memerlukan GBHN

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan menyebutkan terdapat beberapa masalah, yang ...

Pengamat sebut tujuh hal penting dalam mengembalikan GBHN

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan menyebutkan terdapat tujuh hal yang perlu ...

Pengamat: Perlu ada pendampingan KPU untuk pelaksanaan sistem noken

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan menilai pelaksanaan sistem noken dalam pemilihan umum ...

Pengamat: Jaksa Agung bukan jabatan politik

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan, Mhum ...

Pengamat sarankan jaksa agung dari kalangan profesional

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan MHum menyarankan ...

Pengamat: Jabatan menteri sebaiknya cukup satu periode

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, MHum ...

Pengamat: Grab bisa terindikasi melakukan tindak pidana ITE

Pengamat Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Malang Nurini menyatakan Grab terindikasi melakukan tindak pidana ...

Pengamat usul Pemprov Jabar tetapkan pengganti sekda

Pengamat Hukum Ilmu Pemerintahan Universitas Parahyangan Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH mengusulkan agar Pemerintah ...

Pengamat: Tak etis parpol pendukung Prabowo gabung dalam pemerintahan

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan, MHum, mengatakan, ...

Pengamat ingatkan KPK tak terseret agenda politik

Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta Suparji Ahmad mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi agar tak ...

Pengamat: Kabinet Kerja Jilid II harus diisi profesional

Pengamat hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan kabinet yang akan dibentuk oleh presiden dan wakil ...