#pengawasan minuman beralkohol

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mengesahkan lima peraturan daerah (Perda) ...

Ratusan liter minuman keras jenis Captikus diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Minahasa saat menggelar razia di ...

Komunitas perempuan asli Papua meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan Polres melakukan penertiban peredaran ...

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, ...

Polemik pembatalan 3.143 perda yang dianggap bermasalah oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri ...

Pemerintah Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, akan melakukan penutupan 15 warung tuak yang ada di daerah itu ...

Wakil Ketua Panitia Khusus Pelarangan Minuman Beralkohol Aryo Djojohadikusumo mengatakan anggota dewan perlu ...

Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, siap menindak tegas minimarket yang melanggar Peraturan Menteri ...

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menolak wacana legalisasi pabrik minuman keras (miras) dan ...

Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati menilai, pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) ...

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 yang mengatur mengenai pengendalian ...

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah berharap kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencabut Peraturan ...

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang ...

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengatur perdagangan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan minuman ...