#tap mpr

Kumpulan berita tap mpr, ditemukan 335 berita.

Telaah

Mengekstrak ketentuan pengungsi ke dalam undang-undang

Bila masyarakat melihat keberadaan pengungsi di suatu wilayah, kemungkinan besar akan terpikir bahwa ini merupakan ...

Ahli harap panglima TNI baru hapus kekerasan prajurit terhadap sipil

Mayoritas ahli dalam survei SETARA Institute berharap panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dapat ...

Artikel

Timbul tenggelam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden melalui mekanisme amendemen terbatas Undang-Undang Dasar ...

Telaah

Membangun budaya di tengah konflik konstitusional

Perbincangan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang merupakan transformasi dari Garis-Garis Besar Haluan Negara ...

Wakil Ketua MPR nilai hadirkan PPHN cukup melalui UU

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai untuk memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) cukup diatur melalui ...

Bamsoet: MPR terbuka bagi aspirasi masyarakat terkait PPHN

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan MPR terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-Pokok ...

Telaah

Tinggal riak yang pengaruhi opini publik tentang amendemen UUD

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal ...

OC Kaligis: PP 99 dan justice collaborator sebabkan tidak dapat remisi

Terpidana kasus korupsi Otto Cornelis Kaligis mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan statusnya bukan ...

F-Golkar: Amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak dilakukan

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan karena ...

Pakar ungkap tiga alasan amendemen konstitusi tak perlu dilakukan

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan ...

MPR: Keputusan amendemen terbatas UUD tergantung dinamika politik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keputusan akhir apakah perlu dilakukan amendemen terbatas UUD 1945 untuk ...

MPR kritik wacana referendum masa jabatan presiden

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengkritik manuver sejumlah pihak yang hendak menggelar referendum untuk ...

Megawati: SIN perpajakan dorong penerimaan negara

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menyebutkan perlunya program Single Identification Number (SIN) atau Nomor ...

Mahfud sebut kasus korupsi di zaman reformasi meluas

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan, korupsi era reformasi ini lebih ...

Buruh minta Hakim MK batalkan UU CK

Puluhan buruh gabungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ...