Ombudsman harap RUU Omnibus Law perizinan usaha tidak terburu-buru

ANTARA - Anggota Ombudsman Laode Ida, Rabu (22/1), menyarankan agar pembahasan UU Omnibus Law mengenai kemudahan perizinan usaha, termasuk dalam usaha pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) di tanah air tidak tergesa-gesa. Omnibus Law tersebut sebaiknya dapat mengedepankan kepentingan publik, seperti memberikan hak-hak masyarakat lokal untuk memiliki tempat tinggal. (Cahya Sari/Sandi Arizona/Gracia Simanjuntak)