(Antara) -   Komisi 5 DPR mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, PUPR, Rabu 31 Januari. Rapat ini guna menindaklanjuti hapsem bpk terhadap kementerian PUPR.. Berdasarkan pemeriksaan, terdapat 21 temuan dan 37 rekomendasi BPK, yang telah ditindaklanjuti dengan 12 rekomendasi yang sesuai, dan 25 rekomendasi masih dalam pembahasan lebih lanjut.