Direktur Eksekutif LSI-Network Denny JA dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengemukakan, temuan tersebut berdasar hasil survei nasional LSI pada 1- 5 Mei 2010, dengan mengambil 1000 responden di seluruh Indonesia. Metode riset dengan multi stage random samping, wawancara tatap muka dan tingkat kesalahan sekitar 3,2 persen.
Dengan demikian, katanya, setelah 12 tahun reformasi bergulir, dan jatuhnya mantan Presiden Soeharto, publik ternyata “merindukan kembali” Orde Baru. Salah satu penyebabnya, reformasi yang sudah 12 tahun berjalan belum membuahkan ekonomi rakyat yang lebih baik. Mereka menganggap ekonomi di era Orde Baru bahkan lebih baik.
Sementara itu, hanya 31,3 persen responden yang menyatakan reformasi sudah berjalan di arah yang benar (on the track). Jauh lebih banyak (46,2 persen) responden menyatakan reformasi berjalan di arah yang salah atau meragukan arah reformasi.
"Mereka yang tak puas dengan reformasi ini cukup menyebar di berbagai level pendidikan, pendapatan, teritori. Makin rendah tingkat pendidikan responden, semakin mereka tak puas dengan reformasi," katanya.
Di mata responden, reformasi lebih baik hanya untuk isu penegakan hukum dan kebebasan politik. Tapi untuk isu stabilitas politik, keamanan, sosial, apalagi ekonomi, era Orde Baru dianggap lebih baik.
Menurut Denny, hal ini merupakan "lampu kuning" bukan hanya untuk pemerintahan SBY-Boediono, tapi bagi pejuang demokrasi. Publik memilih demokrasi tak hanya karena ingin kebebasan politik yang lebih besar dibandingkan di era Orde Baru.
"Publik ingin juga demokrasi membawa kemajuan ekonomi. Jika demokrasi tak kunjung berhasil membawa kemajuan ekonomi, bukan mustahil legitimasi atas sistem demokrasi itu sendiri yang dipertaruhan. Di banyak negara yang mengalami transisi demokrasi, berkurangnya legitimasi demokrasi dapat membawa demokrasi menjadi berkurang kualitasnya secara perlahan," ujarnya.
Oleh karena itu, Denny mengharapkan semua pihak, bahwa memperingati dua belas tahun reformasi, patut direnungkan format politik demokrasi yang lebih membuat politik stabil, yang berujung pada kemajuan ekonomi.
Ambang batas (electoral threshold) dalam pemilu 2014 dapat dinaikan menjadi 5-7 persen agar semakin sedikit partai politik di DPR. Ini dapat membuat politik di DPR lebih terkendali. Pemerintah harus juga lebih memberikan perlindungan kepada kementerian ekonomi agar tidak banyak diganggu oleh pertikaian politik, katanya.(*)
(Ant/R009)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
