Bagi Salamuddin Daeng, peneliti dari Institute of Global Justice, informasi yang diumbar WikiLeaks tidak lebih penting dari isi dokumen-dokumen perjanjian Indonesia dengan Bank Dunia atau IMF.
"Jika kita lihat isi memorandum of understanding antara Indonesia dan Bank Dunia serta letter of intent dengan IMF, kita bisa melihat bagaimana dua hal itu menjadi dasar dari amandemen konstitusi kita selama ini," tegas Daeng dalam diskusi bertema "Kontroversi Wikileaks; Tinjauan Atas Imperialisme Amerika dan Kedaulatan Nasional" yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis.
Daeng menghitung dari 447 produk undang-undang yang dihasilkan sejak masa reformasi semuanya memperlihatkan adanya campur tangan asing yang terlihat dalam beberapa karakter.
"Lihat saja betapa banyak undang-undang yang mengadopsi gagasan kapitalisme seperti deregulasi, liberalisasi, dan investasi, yang bermuara pada sistem politik dan ekonomi neoliberal," tutur Daeng dalam diskusi yang digelar oleh Sabang-Merauke Circle itu.
"Semua undang-undang itu juga dibuat dengan biaya dari Bank Dunia," tukas Daeng melanjutkan. Jadi menurutnya tidak ada informasi baru yang diberikan Wikileaks terkait kabel diplomatik Amerika Serikat yang menghebohkan dunia.
"Tidak ada yang baru dari Wikileaks, lebih penting meneliti isi perjanjian dan kesepakatan kita dengan Bank Dunia dan IMF, " pungkas Daeng.
(Ber/A038/BRT)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
