"Bila pemerintah lepas tangan terhadap konflik PSSI, DPR tidak boleh tinggal diam membiarkan PSSI berantakan karena ulah para pengelolanya," kata Yudi dikirim kepada ANTARA, Jakarta, Senin.
Menurut dia, Komisi I DPR harus segera memanggil Panglima TNI untuk menjelaskan alasan saat mengijinkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta, perwira aktif untuk maju menjadi calon Ketum PSSI, yang menjadi salah satu penyebab deadlocknya kongres PSSI.
TNI, kata dia, seharusnya menjadi perekat persatuan Bangsa, bukan menjadi sumber masalah perpecahan.
"Demi kepentingan yang lebih luas, Komisi I DPR dapat meminta Panglima TNI mencabut ijin pencalonan KSAD dari PSSI. Masih banyak pekerjaan lain dalam TNI AD yang lebih penting diperhatikan Kasad," kata mantan anggota Komisi I DPR RI 2004-2009 ini.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Ja`far mendesak pemerintah menyelamatkan PSSI dan kelangsungan persepakbolaan nasional.
"Pemerintah harus menyelamatkan muka PSSI dan persepakbolaan nasional. Jangan sampai masalah martabat bangsa ini dipasung, dihambat dan dihancurkan oleh oknum-oknum tertentu," katanya.
Marwan yang juga pencinta sepak bola mengajak publik menggelorakan "revolusi" PSSI. Pertama, Kongres PSSI belum juga berhasil menentukan kepengurusan PSSI yang baru. Kongres diberhentikan dan tidak menghasilkan keputusan apa-apa.
"Tentunya ini sangat memprihatinkan bagi persepakbolaan nasional. Disamping memprihatinkan, tentu ini sangat mencemaskan, mengemaskan dan mengecewakan Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat pencinta sepak bola," katanya.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
