"Dengan adanya otonomi PTN, maka PTN dapat dengan susuka hati untuk menentukan uang kuliah dalam penerimaan calon mahasiswa baru, sehingga masyarakat kecil menjadi sulit mendapatkan akses pendidikan di universitas," kata juru bicara mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengajian Kemasyarakatan (LAM & PK) Universitas Andalas, Firs San Hendra Rivai, dalam orasinya memperingati hari pendidikan nasional di bundaran Pos Indonesia Padang, Senin.
Ia menambahkan, sulitnya akses bagi masyarakat menengah kebawah untuk menimba ilmu di PTN negeri juga didasari kuota penerimaan mahasiswa melalui jalur reguler mandiri lebih besar dari jalur reguler.
Dalam penerimaan mahasiswa melalui jalur reguler mandiri, penerimaan mahasiswa memerlukan uang masuk yang lebih mahal dan menawarkan keuntungan yang lebih besar pula pada perguruan tinggi.
Dalam hal ini, LAM & PK melihat peratan presiden (PP) nomor 66 tahun 2010, tentang perguruan tinggi, telah mengakibatkan komersialisme pendidikan menjadi cukup nyata.
Sehingga banyak generasi muda berprestasi tidak mendapatkan akses untuk mengenyam ilmu di universitas negeri.
Mahasiswa yang tergabung dalam LAM & PK, menjelaskan, sebagai contoh, saat ini mahasiswa baru yang ingin masuk Fakultas Kedokteran membutuhkan dana jutaan.
Berdasarkan hal tersebut mahasiswa melihat, akses untuk mendapatkan ilmu di PTN hanya berpihak pada kalanga menengah keatas, karena kalangan menengah ke bawah akan sulit memenuhi biaya kuliah yang mahal tersebut.
Meski dalam PP nomor 66 tahun 2010 dinyatakat, PTN wajib menerima 60 persen mahasiswa melalui seleksi masuk perguruan tinggi (SMPTN) dan 40 persen melalui program leguer mandiri, namun tidak mampu untuk menampung banyaknya generasi muda dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan pendidikan di PTN.
"Meski dari 20 persen dari 60 persen penerimaan mahasiswa dari SMPTN diperuntukan bagi masyarakat miskin, namun apakah itu cukup jika dibandingkan jumlah penduduk miskin yang ada saat ini," tegas First.
Firs menjelaskan, saat ini banyak penetapan biaya kuliah tidak melihat keadaan ekonomi masyarakat sekitar akan tetapi, lebih kepada kebutuhan PTN dan keuntungan PTN.
Dengan tingginya biaya pendidikan, banyak masyarakat menengah ke bawah yang juga merupakan generasi penerus bangsa yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak.
(KR-AH/A033)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
