"Hindari persoalan individu atau kelompak, namun sangat diharapkan lebih mementingkan kepentingan bangsa," kata Marzuki ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KNPI II versi Ancol di Ternate, Maluku Utara (Malut), Jumat Malam.
Marzuki mengatakan pemuda yang tergabung dalam berbagai wadah organisasi bisa mengambil peran aktif dalam mengisi pembangunan berkelanjutan.
"Kita tidak bisa menyatakan mana organisasi KNPI legal dan illegal, akan tetapi semua anak bangsa memiliki hak untuk kongres berdemokrasi," katanya.
Untuk itu harus ada langkah-langkah penyelesaian diantaranya menggelar dialog untuk mencairkan persoalan dualisme kepengurusan itu agar tercipta konsensus demi terbentuknya satu kepengurusan KNPI.
Sementara itu, Ketua DPP KNPI versi Ancol, Ahmad Doli Kurnia ketika dikonfirmasi mengatakan KNPI yang dipimpinnya merupakan organisasi sah.
Fakta hukum KNPI yang dipimpinnya mendapat legitimasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan KNPI lain, katanya.
Sehingga tidak ada alasan bagi kelompok atau pihak lain mengklaim sebagai pimpinan organisasi KNPI sah, karena KNPI hasil Kongres Ancol yang diakui.
Rakernas itu diikuti utusan KNPI dari 33 provinsi akan membahas sejumlah isu strategis dan memberi dukungan kegiatan Sail Indonesia di Morotai dan pemekaran sejumlah daerah di Malut. (AF/K005/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
