Pemberdayaan dilakukan untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, kata Gubernur dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar tahun ke-II (2011-2015) dikutip di Padang, Sabtu.
Menurut dia, pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok saling terkait yakni, masayarakat sebagai pihak diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak memberdayakan.
Karena itu, dalam melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat di Sumbar dilakukan sebagai satu penyelesaian substansi masalah kemiskinan dan kebodohan secara sistematis.
Ia menambahkan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggerakan segenap lingkungan dan pelaku melalui pengelolaan kegiatan bersifat bottom-up, partisipasi, akuntabel, terpadu dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pemberdayaan memberikan peran kepada individu bukan sebagai obkjek tetapi aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupan.
Sedangkan konsekwensinya, pembangunan berpusat pada rakyat memberikan nilai sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistim-sistim untuk mengorganisasikan diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional berskala manusiawi dan kumunitas yang mandiri.
Karena itu, pemberdayaan adalah upaya membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri atau upaya memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri sendiri sehingga dapat memecahkan masalahnya sesuai kemanpuan sumber daya lokal dalam masyarakat.
Terkait hal itu, maka program pemberdayaan masyarakat dilakukan hendaknya menyentuh tiga level, yakni pemberdayaan individu berupa pengembangan potensi dan keterampilan dan pemberdayaan kelompok yang berhubungan dengan peningkatan partisipasinya dalam pembangunan.
Level ketiga, pemberdayaan kesistiman dengan mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis, tambahnya. (H014/K005/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
