Fungsional Humas KPK Irsyad Prakarsa, di Surabaya, Jumat, mengatakan, dari 20 kepala daerah yang tersangkut korupsi dan kini ditangani KPK di antaranya Bupati Tomohon, Bupati Pematang Siantar, dan Bupati Nias.
"Saat ini penyidikan kepala daerah seperti Tomohon, Nias, Pematang Siantar sedang berjalan," ujar Irsyad usai menggelar jumpa pers dalam mempersiapkan kegiatan "Integrity Fair" yang digelar pada Sabtu (16/7).
Menurut dia, kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah paling banyak kasus mark-up pengadaan barang dan jasa. "Kasusnya tidak selalu suap, ada juga yang mark-up suatu kegiatan," jelasnya.
Ia menambahkan, kepala dinas yang mengetahui tentang penyimpangan dan penyelewengan dana APBD, juga ikut diperiksa. "Mereka kan tahu tentang aliran dana itu, meski ranahnya berbeda," jelasnya.
Irsyad mengatakan kota besar memang memiliki kompleksitas aksi korupsi, salah satunya tentang pemberian layanan publik pada masyarakat.
Dalam konsepsinya, layanan publik itu harus bisa diterima masyakarat. Kalau pelaksanaannya masih saja dikorupsi, maka masyarakat yang dirugikan.
"Yang penting layanan harus transparan dan jelas. Jangan sampai ditutupi," katanya.
Sayangnya, Irsyad masih menutupi hasil pemeriksaan KPK tentang layanan publik di Kota Pahlawan. Bahkan, ketika ditanya tentang dugaan korupsi Pasar Turi, ia memilih enggan untuk menjelaskan, begitu pun masalah dugaan korupsi lainnya di Surabaya.
"Kalau penyidikan saya tak bisa menjelaskan, biarkan semuanya selesai dulu," katanya.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya Nanis Chairani menuturkan kegiatan "Integrity Fair" itu dilakukan untuk mengajak masyarakat dalam berperan serta aktif memberikan masukan dan informasi tentang pelayanan publik. Pelaksanaan "Integrity Fair" sendiri akan digelar selama dua hari.
"Seluruh instansi pelayanan publik di jajaran Pemkot akan terlibat aktif. Bahkan, personil dari jajaran Polrestabes Surabaya juga ikut bagian dalam menggelar layanan publiknya di `Integrity Fair`," katanya.(*)
(T.A052/S019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
