Wahington (ANTARA News/AFP) - Para anggota penting parlemen Amerika Serikat (AS) membekukan sekira 200 juta dolar AS bantuan ke Palestina, sebagai tanggapan atas upaya Palestina minta pengakuan sebagai negara anggota Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Para anggota Komisi Luar Negeri Kongres dan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat membekukan dana itu "hingga masalah negara Palestina disisihkan", kata salah seorang pembantu mereka kepada AFP, Sabtu (Minggu WIB).

Paket ekonomi itu terpisah dari bantuan keamanan, yang para anggota parlemen AS katakan akan kontraproduktif untuk dirintangi. Mereka khawatir penahanan dana itu akan melemahkan kemampuan pasukan keamanan Palestina untuk mengekang kekerasan anti-Israel.

Koalisi anggota-anggota parlemen partai Demokrat dan anggota-anggota parlemen konservatif partai Republik yang mendukung Israel telah dibuat marah oleh upaya Palestina untuk minta keanggotaan PBB. Keduanya, AS dan Israel, bersikeras bahwa hanya pembicaraan langsung yang dapat menghasilkan perjanjian yang akan membuakan negara Palestina.

Para anggota parlemen AS sebelumnya telah memperingatkan terhadap upaya Palestina itu.

"Harus ada konsekuensi bagi Palestina dan tindakan di PBB yang merusak harapan akan perdamaian yang sebenarnya dan kekal," kata anggota parlemen dari partai Republik Ileana Ros-Lehtinen, yang memimpin Komisi Urusan Luar Negeri Kongres, pada 23 September.

Anggota parlemen AS, Nita Lowey, anggota penting dari partai Demokrat di Panel Kongres yang mengawasi bantuan luar negeri, telah memperingatkan bahwa bantuan ekonomi dan keamanan tahunan 500 juta dolar pada Pemerintah Otonomi Palestina (PA) berada dalam risiko.

Pemimpin mayoritas Kongres dari partai Republik Eric Cantor dan orang nomer dua partai Demokrat di Kongres, anggota parlemen Steny Hoyer, menuduh presiden Palestina Mahmud Abbas menghindari pembicaraan damai langsung untuk kepentingan "perang diplomatik" terhadap Israel.

"Kongres tidak akan duduk berpangku-tangan. AS mungkin akan mempertimbangkan program bantuannya pada PA dan aspek lain dari hubungan AS-Palestina seandainya Palestina memilih untuk maju terus dalam meminta persetujuan mengenai negara," kata mereka dalam pendapat bersama 22 September di New York Daily News.
(Uu.S008/H-AK)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011