Nunukan (ANTARA News) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI mengakui maraknya produk luar negeri dari Malaysia masuk ke Nunukan Kalimantan Timur disebabkan sulitnya mendapatkan produk dalam negeri karena terkendala pada sektor distribusi.

"Namun, Kemendag RI sedang menggalakkan distribusi logistik secara nasional yang berhubungan dengan produk kebutuhan sehari-hari masyarakat di seluruh Indonesia," kata Staf Direktorat Perdagangan Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Direktorat Pedagangan Dalam negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Musokib SET MSI ME, di Nunukan, Kamis.

Distribusi logistik ini melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan lain-lainnya. Namun, dengan waktu yang cukup lama.

Musokib menambahkan, upaya Kemendag RI perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah (pemda) agar produk-produk yang dibutuhkan masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia bisa lebih cepat tiba di tujuan.

Distribusi ini, kemungkinan hanya pada produk tertentu yang memang sangat dibutuhkan masyarakat perbatasan dalam kehidupan sehari-harinya.

Selain itu, agar produksi dalam negeri benar-benar disenangi dan digunakan masyarakat perbatasan perlu ketegasan dari aparat hukum yang berkewenangan dalam masalah distribusi barang luar negeri.

Musokib mengkhawatirkan apabila produk luar negeri misalnya dari Malaysia diperketat masuknya di Kabupaten Nunukan terjadinya kelangkaan. Apabila vbarang-barang langka maka secara otomatis dapat mempengaruhi naiknya harga-harga.

"Jadi masalah ini memang dilema, apabila dilakukan pengetatan pemasukan produk luar negeri ke Nunukan ini bisa menimbulkan kelangkaan," ucapnya.

Karena rencana ini merupakan program nasional, maka pemerintah daerah (ppemda) perlu terlibat langsung agar masyarakat bisa memperolehnya dengan cepat.

Kendala lain yang terjadi adalah kondisi tersebut dimanfaatkan masyarakat dari kalangan pengusaha lintas batas untuk memasok barang-barang produk luar negeri dari Malaysia.

Musokib berjanji pada masa yang akan datang, Kemendag RI akan berupaya mempermudah suplai produk Indonesia yang dibutuhkan masyarakat perbatasan lebih baik dibandingkan pada saat ini, serta untuk  meningkatkan pengawasannya.
(ANT)