Jumat, 31 Oktober 2014

Lima hal yang harus diperhatikan SKPD

| 1.909 Views
id kutai kertanagara, kutai ketanegara, wabup kutai, hm gufron yusuf, skpd, kukar
 Lima hal yang harus diperhatikan SKPD
Wabup Kukar HM Ghufron Yusuf saat membuka Rakordal. (ANTARA/Hayru Abdi)
Saya tidak ingin lagi mendengar adanya keterlambatan pelaporan...
Tenggarong (ANTARA News) - Guna keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan terkait dengan progress pencapaian untuk awal semester kedua, mengingat jangka waktu pelaksanaan kegiatan kurang dari1 (satu) bulan,
maka SKPD diminta memperhatikan Lima hal yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf.

Yaitu pertama, Agar setiap laporan disampaikan secara akurat, handal dan tepat waktu sesuai dengan periode waktu yang dilaporkan.

"Saya tidak ingin lagi mendengar adanya keterlambatan pelaporan yang menjadi kewajiban setiap pengelola anggaran," tegasnya saat membuka Rakordal APBD 2012 Semester II, Senin pekan lalu (10/12) di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.

Ke Dua, untuk bahan kelengkapan adminstrasi keuangan kepada seluruh SKPD untuk menyusun dan menertibkan kembali laporan keuangan yang meliputi Realisasi anggaran, Neraca Keuangan SKPD, Catatan laporan keuangan SKPD.  Hal itu menurutnya untuk memperoleh opini yang baik dari pihak auditor negara, dan akuntabilitas non keuangan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD).

Ke Tiga, Kegiatan yang bersifat dikontrakkan (lelang) yang tidak dapat dilaksanakan per 31 Desember 2012 harus memutuskan kontrak, terkecuali jika ada kriteria force majeur.

Ke Empat, Pengelolaan keuangan daerah baik yang terkait dengan Dana Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana Tugas Pembantuan yang masih belum digunakan secara optimal untuk pembangunan daerah, perlu segera diintensifkan kegiatannya sebelum dilakukan pengendalian dan evaluasi oleh Gubernur Kaltim, yang sesuai undangan yang telah disampaikan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember Tahun 2012.

Serta yang Ke Lima, yaitu Rekomendasi hasil Rakordal ini diharapkan sebagai masukan kebijakan guna penyempurnaan dan perbaikan bagi pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai bahan analisa penilaian dalam
penyusunan  APBD Tahun Anggaran 2013.

Pada pembukaan Rakordal itu, Ghufron juga melakukan peluncuran atas ketiga Software/aplikasi yang telah dibangun oleh Bappeda kerjasama dengan Bappenas, yakni Software E-Data Base, Software E-Planning, dan
Software E-Monev (Monitoring dan Evaluasi).

Ia berpesan agar software/aplikasi E-Planning, E-Monev, E-Data Base yang telah dibangun oleh Bappeda kerjasama dengan Bappenas agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh SKPD. Diharapkan kepedulian
Kepala SKPD dan Pejabat Struktural/petugas pembuat laporan perlu menjadi perhatian. Komitmen bersama yang konsisten atas penyampaian dan keakuratan laporan secara tepat waktu perlu disepakati dan dilaksanakan agar transparansi dan akuntabel suatu laporan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut dikatakannya Rakordal bukan hanya pertemuan seremonial. Bagi aparatur yang sadar dengan tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya seharusnya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi serta pengetatan pengendalian untuk percepatan realisasi pelaksanaan pembangunan.

"Karena pelaksanaan kegiatan bukan hanya sekedar menghabiskan uang saja tapi bagaimana kegiatan tersebut tepat sasaran sesuai dokumen perencanaan," demikian ujarnya. (ANTARA)

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga