Kami tak mempunyai acuan mengenai batas toleransi. Ini sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden,"Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah dinilai perlu melakukan percepatan perencanaan anggaran sehingga meminimalisir keterlambatan penggunaan yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran.
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Senin, mengatakan meski hasil pelaksanaan program 2012 per 26 Desember 2012 menunjukkan capaian rata-rata nasional 84 persen namun ada beberapa kementerian pelaksanaan program persentasenya dibawah angka rata-rata nasional.
"Kami tak mempunyai acuan mengenai batas toleransi. Ini sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden. Tapi kami menggunakan acuan rata-rata nasional, itu dasar untuk memberikan evaluasi. Rata-rata nasionalnya berapa persen?, kemarin itu per 26 Desember rata-rata nasionalnya 84 persen. Itu cukup baik, ada beberapa kementerian yang di bawahnya," katanya.
Kuntoro menjelaskan performa kabinet tahun 2012 lebih baik beberapa persen dibandingkan tahun sebelumnya, meski demikian pada 2013 berdasarkan telaahan unitnya, pemerintah disarankan untuk mempercepat perencanaan anggaran.
"Ada hal-hal yang mengecewakan ada yang menggembirakan. Presiden kemudian memberikan arahan untuk para menteri mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah sedemikian sehingga apa-apa yang kurang dalam waktu tiga bulan ini sudah dapat diperbaiki. Nanti pada bulan April akan dilihat lagi pencapaiannya atau apa-apa yang per 26 Desember kemarin kurang menggembirakan," katanya.
Ia menambahkan,"kami belum mengarah ke (evaluasi-red) tahun 2013. Jadi apa yang dilaporkan terutama 2012. Tapi bahwa kami berikan indikasi bahwa perlu dilakukan percepatan perencanaan anggaran."
Mengantisipasi anggapan bahwa 2013 akan menjadi tahun politik karena menjelang pemilu dan pilpres 2014, Kuntoro mengatakan UKP4 sudah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk meminimalisir dampaknya terhadap capaian program pemerintah.
(P008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
