Sydney (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Australia, Julia Gillard, pada Sabtu membantah pemerintahannya kacau setelah pengunduran diri dua menteri paling senior dan mendesak perombakan kabinet menjelang pemilihan umum nasional.

Pengumuman pengunduran diri dua menteri pada Sabtu, tiga hari setelah pemimpin Partai Buruh itu mengatakan pemilu akan diadakan pada September.

Gillard mengatakan, Jaksa Agung Nicola Roxon--perempuan pertama dalam jabatan ini dan pendukung setia perdana menteri-- serta Pemimpin Senat Chris Evans akan meninggalkan kabinet.

Dia membantah hal itu mengacaukan koalisi pemerintah. "Mengapa orang bisa berkata seperti itu," katanya seperti dikutip AFP.

"Nomor satu, saya telah menetapkan tanggal pemilihan, memberikan orang suasana lebih stabil dan kepastian daripada apa yang mereka alami sebelumnya," katanya kepada wartawan di Canberra.

"Nomor dua, saya di sini hari ini membuat pengumuman yang sangat lama direncanakan, (saya) punya kesempatan untuk mendiskusikannya dengan Chris maupun Nicola mengenai pandangan mereka tentang masa depan mereka tahun lalu," katanya.

Menurut Gillard, ia telah mengetahui selama setahun bahwa Evans, yang adalah Menteri Pendidikan Tersier, Keterampilan, Sains dan Riset, dan Roxon tidak ingin mengikuti pencalonan kembali dan dia menunggu waktu terbaik untuk mengumumkannya.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk mengumumkan perubahan ini, perubahan yang terjadi pada saat kita memasuki pekan parlemen," kata Gillard.

Setelah perombakan itu berarti mantan pengacara senior Mark Dreyfus akan menjadi Jaksa Agung berikutnya dan Menteri Imigrasi Chris Bowen akan mengambil portofolio Evans.

Gillard mengatakan, Bowen ingin tantangan baru dari tuntutan peran imigrasi, dan menetapkan pemilu menjadi masalah penting saat Australia berjuang untuk membendung masuknya manusia perahu mencari suaka, yang sekarang akan jatuh kepada Brendan O`Connor.

(Uu.H-AK)

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013