Mengenai harga hortikultura tadi filosofisnya kami mengusulkan agar sistem kuota yang selama ini banyak sekali distorsinya dalam pelaksanaan kebijakannya untuk segera dicabut dihilangkan diganti dengan sistem tarif,"Nusa Dua (ANTARA News) - Komite Ekonomi Nasional (KEN) mengusulkan agar sistem kuota impor untuk hortikultura (terutama komoditas pertanian dan bahan pangan) diubah menjadi sistem tarif guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi.
Hal ini diungkapkan Ketua KEN Chairul Tandjung di Nusa Dua, Bali, Kamis, dalam konferensi pers seusai rapat dengan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Mengenai harga hortikultura tadi filosofisnya kami mengusulkan agar sistem kuota yang selama ini banyak sekali distorsinya dalam pelaksanaan kebijakannya untuk segera dicabut dihilangkan diganti dengan sistem tarif," katanya.
Ia menerangkan, sistem tarif nantinya akan memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk melakukan impor, asal memenuhi kriteria dan membayar tarif tertentu.
"Tarifnya untuk apa, untuk melindungi petani tetapi juga melindungi konsumen, ada pemasukan negara, dan ini sesuai dengan aturan yang berlaku secara internasional," katanya.
Ia menambahkan, selama ini kenaikan harga-harga pangan terjadi akibat kesenjangan antara penawaran dengan permintaan yang tinggi. Sementara sisi penawaran salah satunya terhambat oleh sistem pembagian kuota impor.
Untuk itu, ia berharap, usulan KEN tersebut dapat dibahas lebih lanjut sehingga kemudian dirumuskan menjadi kebijakan.
Seperti diberitakan sebelumnya, harga kebutuhan pangan seperti bawang merah dan bawang putih beberapa hari lalu melejit, naik tak terkendali.
Hal ini membuat Presiden Yudhoyono meminta secara langsung agar menteri terkait segera menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara itu, rapat di Nusa Dua yang dipimpin Presiden Yudhoyono tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutardjo.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koperasi Syarif Hasan, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menristek Gusti Muhammad Hatta, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.(G003*M041)
Pewarta: Gusti Nur Cahya Aryani dan Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
