Kenaikan harga BBM secara keseluruhan dikhawatirkan akan menekan inflasi lebih buruk"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Mohamad Sohibul Iman mendukung rencana pemerintah untuk mengambil keputusan opsi dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni membedakan harga BBM untuk golongan yang mampu dan yang masih layak menerima subsidi.
"Mempertimbangkan kondisi stabilitas makroekonomi dan perkembangan politik saat ini, opsi dua harga BBM adalah opsi yang terbaik. Target penerima subsidi terpenuhi, namun risiko fiskal dan moneter yang muncul juga bisa kita mitigasi," kata Shohibul Iman di Jakarta, Rabu.
Dari awal, politisi PKS ini sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggabungkan dua kebijakan sekaligus,
"Saya sering mengatakan bahwa opsi yang terbaik adalah menaikkan harga BBM pada harga tertentu untuk golongan yang mampu, dan memberikan hak subsidi bagi rakyat yang masih berhak. Kebijakan ini cukup mudah dan dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi dan komitmen eksekusi dan supervisi di lapangan, InsyAllah bisa berjalan dengan lancar," katanya.
Menaikan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan memang kebijakan yang termudah, tapi bukan pilihan yang terbaik untuk saat ini.
"Kenaikan harga BBM secara keseluruhan dikhawatirkan akan menekan inflasi lebih buruk. Inflasi Januari- Maret 2013 sudah mencapai 2,43 persen, angka ini jauh melampaui inflasi pada periode yang sama di tahun 2012 dan 2011 yang masing-masing hanya mencapai 0,88 persen dan 0,7 persen," kata dia.
Ditambahkan, efek ganda kenaikan harga BBM secara keseluruhan juga akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan akan mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin. "Namun akan berbeda dampaknya jika skema dua harga ini yang kita pilih, yakni Rp6500 per liter untuk mobil pribadi dan Rp4500 per liter untuk motor dan angkutan umum, efek inflasinya bisa diredam hanya kepada pemilik kendaraan pribadi saja. Masyarakat menengah ke bawah cukup terlindungi," kata Shohibul.
Selain itu, menurut Sohibul, pemerintah juga tidak perlu repot-repot lagi mengurusi program kompensasi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan itu tidak lagi diperlukan. "Dan tentunya ini akan mempermudah kerja pemerintah. Pemerintah tinggal merealokasi efesiensi anggaran penghematan itu untuk mendorong belanja infrastruktur lebih optimal lagi," tutupnya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
