Minggu, 24 Agustus 2014

Politisi senior PDIP minta pemerintah sejahterakan masyarakat Papua

Kamis, 23 Mei 2013 22:34 WIB | 2.022 Views
Politisi senior PDIP minta pemerintah sejahterakan masyarakat Papua
Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP AP Batubara. (Antaranews/Ruslan Burhani)
Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara minta pemerintah pusat dan pemprov Papua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang akan memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami tegaskan bahwa wilayah NKRI sejak diproklamirkan kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 adalah dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua)," katanya menjawab pers di Jakarta, Kamis sore.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, Papua merupakan bagian NKRI adalah final, karena telah bersatu sejak Kemerdekaan RI 1945, sehingga jika ada kelompok tertentu seperti Organisasi Paupa Merdeka (OPM) mau memisahkan diri, maka bangsa Indonesia harus menentangnya.

AP batubara yang akrab disapa "AP" juga mengharapkan, pemerintah pusat dan pemprov DKI agar mengoptimalkan anggaran otonomi khusus (Otsus) Papua untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pembukaan lapangan pekerja dan jaminan keamanan.

AP menyatakan kampanye OPM di luar negeri hanya dilakukan segelintir orang yang mengaku dari Papua untuk mencari simpati masyarakat internasional, sehingga pemerintah Indonesia harus meningkatkan misi diplomasi untuk meminimalisir kampanye "hitam" OPM itu.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah agar melayangkan protes keras terhadap Inggris terkait didirikannya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford.

Berita yang beredar, kantor perwakilan OPM dibuka pada 28 April 2013 lalu. Priyo menilai Inggris sudah terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus protes keras secara resmi kepada PM Inggris dan Ratu Inggris, karena ini terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Saya juga menyayangkan pernyataan Inggris yang senang dan nyaman dengan adanya OPM,” ujar Priyo ketika ditemui wartawan di Jakarta , Senin (6/5).(*)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2013

Komentar Pembaca
Baca Juga