Unjuk rasa Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) menolak rencana pembangunan bandara berjalan tertib dan tidak ada kerusuhan."Kulon Progo (ANTARA News) - Kepolisian Resor Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerjunkan 50 personil untuk mengamankan unjuk rasa kalangan petani yang tergabung dalam Paguyuban Wahana Tri Tunggal di Balai Desa Paliyan, Kecamatan Temon.
"Personil yang kami terjunkan menggunakan pakaian dinas dan preman. Unjuk rasa Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) menolak rencana pembangunan bandara berjalan tertib dan tidak ada kerusuhan," kata Kasubbag Dal Ops Polres Kulon Progo AKP Salim di Kulon Progo, Kamis.
Ia mengatakan, jumlah warga yang mengikuti unjuk rasa mencapai ratusan. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan penolakan rencana pembangunan bandara hingga tuntutan supaya pemerintah memperhatikan nasib petani.
"Meski jumlah mereka banyak, unjuk rasa berjalan dengan tertib. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang menyampaikan aspirasi secara santun," katanya.
Salah satu pengurus Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) Temon Saridjo mengatakan warga akan terus berjuang menolak rencana pembangunan bandara di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon.
Menurut Saridjo, pembangunan bandara bukan akan menyejahterakan warga namun sebaliknya justru akan menyengsarakan rakyat.
"Kami sudah sejahtera dari hasil pertanian. Kami tidak butuh bandara. Kalau pemerintah tetap mau membangun bandara, silakan di tempat lain," kata Saridjo.
Ia mengatakan adanya upaya dari pihak tertentu yang menakut-nakuti bahkan mengintimidasi warga dengan tujuan agar setuju pembangunan bandara di wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon. Akibatnya, masyarakat pesisir menjadi gelisah dan tidak tenteram.
"Kami mohon pemerintah jangan membodohi masyarakat apalagi sampai mengintimidasi," kata dia.
Camat Temon Joko Prasetyo mengatakan Pemerintah Kecamatan Temon tidak dalam posisi bersikap mendukung atau menolak aspirasi warga karena sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat kecamatan pihaknya harus selalu berkoordinasi dengan pemkab dan berupaya memfasilitasi kepentingan kedua belah pihak.
Meski demikian, lanjut Joko, rencana pembangunan bandara semuanya tergantung dari sikap masyarakat.
"Jika ada pihak tertentu yang melakukan tindakan intimidasi dan membuat masyarakat tidak tenteram segera melapor ke pihak keamanan Pemkab," katanya. (*)
Pewarta: Sutarmi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
