Menurut Wakil Gubernur Banten Rano Karno, ada 14 surat terkait pelaksanaan pembangunan daerah seperti pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (raskin) dan operasi rumah sakit daerah yang belum ditandatangani oleh Ratu Atut.
"Semua surat itu harus ditandatangani oleh Gubernur Atut karena kewenangannya sebagai kepala daerah," kata Rano di Rangkasbitung, ibu kota Kabupaten Lebak, Kamis.
"Kita tentu berharap Bu Atut mau menandatangani ke-14 surat itu agar pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik," tambah dia.
Menurut Rano, pemerintah daerah terus menjalin komunikasi dengan KPK untuk meminta waktu bertemu Ratu Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta.
Ia mengatakan, saat ini ada beberapa program pemerintah daerah yang belum bisa dijalankan karena APBD belum disahkan.
"Kami saat ini belum menyalurkan program raskin karena suratnya belum ditandatangani oleh Gubernur Atut," katanya.
Pewarta: Mansyur
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
