"Faktanya, perhatian pemerintah terhadap PTS tidak sebanding kepada PTN, padahal peran PTS itu mencapai 70-an persen dan tanpa peran segitu, maka APK (angka partisipasi kasar) dalam pendidikan akan rendah," katanya di Universitas Narotama Surabaya, Jumat.
Di hadapan ratusan mahasiswa Unnar dan sejumlah rektor yang tergabung dalam APTISI Jawa Timur, ia menjelaskan rendahnya perhatian pemerintah terhadap PTS itu bisa saja disebabkan keberadaan Mendikbud yang berasal dari PTN dan bukan PTS.
"Tapi, kalangan PTS juga salah, karena mereka bersikap a-politik, padahal politik itu tidak selalu berkaitan dengan parpol, melainkan bisa saja terkait dengan kebijakan yang merupakan kebutuhan masyarakat," katanya, didampingi Rektor Universitas Narotama Hj Rr Iswachyu Dhaniarti DS ST.
Menurut pimpinan DPR yang juga praktisi pendidikan itu, tanpa pemahaman yang baik terhadap politik kebijakan di DPR/DPRD, maka kalangan PTS tidak akan mengerti kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dan apa yang kurang.
"UU Pendidikan Tinggi sudah mengatur kesetaraan antara PTN dengan PTS, tapi praktiknya di lapangan masih saja ada ketidakadilan yang dikemas dalam PP yang sesungguhnya bertentangan dengan UU, atau mungkin saja PP sudah memihak mereka, tapi mereka tidak tahu," katanya.
Misalnya, ada sejumlah PTS yang tidak tahu adanya program Bidik Misi (beasiswa pendidikan untuk mahasiswa miskin berprestasi), sehingga Bidik Misi lebih dinikmati PTN, padahal PTS seharusnya lebih memerlukan beasiswa itu.
"Kami sendiri tidak akan tahu apa yang menjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan kalau APTISI tidak datang ke DPR, misalnya PTN yang hanya berjumlah 93 perguruan tapi bisa mendapatkan miliaran, seperti ITB bisa mendapatkan hibah Rp1 triliun, sedangkan rata-rata PTS yang jumlahnya ribuan itu hanya mendapatkan hibah Rp200 juta," katanya.
Padahal, APBN 2012-2013 mencapai Rp1.400 triliun dan APBN 2013-2014 naik menjadi Rp1.800 triliun, sehingga anggaran pendidikan bisa mencapai Rp360 triliun (20 persen). "Kalau anggarannya ratusan triliun, tapi rata-rata PTS hanya mendapatkan Rp200 juta, tentu nggak adil," katanya.
Selain itu, masalah akreditasi institusi pendidikan tinggi (AIPT) untuk 3.218 PTS dan 93 PTN yang hingga kini terakreditasi sebanyak 120 PTN/PTS. "Tentu, PTN/PTS lainnya akan lama, sehingga akan banyak PTS yang dirugikan dengan akreditasi itu," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua APTISI Pusat Dr Ir HM Budi Djatmiko menegaskan bahwa ketidakadilan antara PTS dengan PTS, di antaranya dalam dana hibah, akan membuat PTS sulit bersaing dengan PTN. "Mana mungkin PTS yang hanya mendapatkan Rp200 juta akan bisa bersaing dengan UI yang mendapatkan dukungan dana Rp1 triliun atau UI dengan Rp2 triliun," katanya.
Dalam seminar tentang "Peran DPR untuk Memperjuangkan Budget PTS" itu, sejumlah rektor PTS yang hadir mengusulkan perlunya Dirjen Pendidikan Tinggi dijadikan dua yakni Dirjen PTN dan Dirjen PTS, dan perlunya akreditasi institusi pendidikan tinggi (AIPT) yang menyesuaikan kebutuhan, serta perlunya sistem anggaran yang berbasis jumlah mahasiswa.
(E011/M008)
Pewarta: Edy M Ya'kub
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
