"Ini mau membahas soal bansos," kata Bambang di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, dalam pertrmuan yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo.
Bambang mengatakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan akan dilanjutkan dengan pembahasan lain mengenai pemanfaatan belanja pemerintah dan penerimaan negara.
"Besok membahas soal pajak di sektor minerba karena salah satu national interest KPK adalah ketahanan energi di sumber daya alam," kata dia.
Kepala BPKP Mardiasmo menambahkan rapat ini untuk membicarakan efektivitas pemanfaatan belanja bantuan sosial, termasuk kemungkinan penyaluran bantuan lewat satu pintu kementerian.
"Kami sedang menyusun kerangka acuan kerja, supaya keinginan Kementerian Keuangan dan BPKP sama, seperti waktu (audit) dana optimalisasi," katanya.
Pada 23 Maret 2014, KPK menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggunaan pengelolaan dana bantuan sosial yang berpotensi disalahgunakan ketika disalurkan.
KPK berpendapat pengelolaan bantuan sosial dilakukan Kementerian Sosial saja dan tidak berkaitan dengan kementerian lain sehingga lebih akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
