Ban menyerukan segera diakhirinya penyiksaan warga sipil "dengan dasar latar belakang suku dan agama mereka".
"Sekretaris jenderal menyampaikan keprihatinan yang sangat besar dengan krisis yang bertambah dalam di Irak dan meningkatnya jumlah warga sipil yang tewas dan cedera. Sementara itu lebih dari satu juta orang Irak meninggalkan rumah mereka akibat pertempuran," demikian satu pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, oleh juru bicara Ban.
"Sekretaris jenderal menyeru semua pihak dalam konflik tersebut agar menjamin bahwa penyiksaan warga sipil dengan dasar latar belakang suku atau agama mereka segera dihentikan," kata pernyataan tersebut sebagaimana dikutip Xinhua.
Pernyataan itu dikeluarkan saat ratusan ribu orang Irak diusir dari rumah mereka oleh gerilyawan yang bergerak maju di seluruh negara Timur Tengah tersebut. Lebih dari satu juta orang Irak telah kehilangan tempat tinggal tahun ini, separuh dari mereka mengungsi dalam dua pekan belakangan, kata PBB.
Irak telah menyaksikan situasi keamanan yang bertambah buruk sejak 10 Juni, ketika bentrokan berdarah meletus antara pasukan keamanan dan ratusan gerilyawan Sunni yang merebut Mosul, kota terbesar kedua di Irak.
Belakangan gerilyawan tersebut merebut banyak wilayah setelah pasukan keamanan Irak mundur dari posisi mereka di Nineveh dan provinsi lain yang kebanyakan warganya pemeluk Sunni.
Tak kurang dari 900 warga sipil telah tewas sejak 5 Juni, ketika Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL), atau juga Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), dan sekutunya mulai menyerbu seluruh negeri tersebut, dan 650 orang telah cedera dalam pertempuran di Nineveh, Salah Ad-Din dan Diyala, kata Nickolay Mladenov, Wakil Khusus Sekrtaris Jenderal PBB di Irak, dengan mengutip jumlah yang diperbarui.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
