... benar-benar baru dalam politik, jadi penting dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, nasionalisme, persatuan nasional, dan lainnya... "Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Ketahanan Nasional mengembleng anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dengan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
"Ini gelombang keempat yang dilakukan secara bertahap kepada masing-masing anggota DPR terpilih periode 2014-2019," kata Gubernur Lemhannas, Budi Soepandji, usai membuka pembekalan kepada anggota DPR yang baru terpilih, di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin.
Pembekalan itu diikuti 78 anggota DPR yang baru terpilih dari Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PPP, PKS, PAN, PDI Perjuangan, dan PKB.
Dari ke-318 wajah-wajah baru yang melenggang ke kursi pemerintahan ini, Lemhannas yang bekerja sama dengan DPR merekomendasikan mereka mengikuti pendidikan mengenai wawasan kebangsaan di Lemhannas.
Lemhannas dan DPR berharap, melalui pendidikan ini akan tercipta para wakil rakyat yang berkarakter negarawan dan memahami wawasan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di kursi legislatif.
"Kita ingin mereka memahami persoalan wawasan kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan masalah-masalah kenegaraan serta masalah geopolitik," kata Soepandji.
Tak hanya itu, Lemhannas juga ingin mendengarkan masukan-masukan dari angota DPR yang terpilih kembali.
Wakil Ketua DPR, Priyo Santoso, mengatakan, dirinya mendukung penuh program ini. "Mereka benar-benar baru dalam politik, jadi penting dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, nasionalisme, persatuan nasional, dan lainnya," ujarnya.
"Negeri ini butuh kepemimpinan kolektif yang tidak sekadar mengetahui bidang tugasnya, tapi dilandasi naluri kebangsaan yang mendarah daging," kata Priyo.
Wawasan kebangsaan, kata dia, adalah nilai-nilai tentang sokoguru keindonesiaan, sehingga penting didiskusikan dan diimplementasikan karena anggota DPR memiliki kekuasaan besar. Bahkan, presiden pun harus berunding tentang semua hal dengan DPR.
"Harus ada resonansi yang cocok antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sinilah titik temunya," ujarnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
