Algoritma di ruang digital dengan berbasis kebangsaan harus hadir agar mencegah terjadinya politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa.
"ABDI dan Lemhanas di Pemilu 2024 ini memang mendukung algoritma kebangsaan, dengan adanya algoritma ini harapannya supaya dapat menetralisasi isu-isu politik yang dapat menciptakan polarisasi. Ini juga bisa jadi perlindungan untuk keamanan siber kita," kata Chairman ABDI Rudi Rusdiah di Jakarta, Senin.
Menurut Rudi dalam perhelatan pesta demokrasi di era transformasi digital seperti saat ini, di berbagai negara termasuk negara maju ternyata tantangan yang juga diperhitungkan ialah terkait dengan keamanan siber.
Baca juga: BRIN: Pemanfaatan sains data dapat tingkatkan produktivitas pertanian
Ia mencontohkan kasus politik identitas atau strategi politik yang mengeksploitasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di ruang siber terjadi pada saat Pemilu Amerika Serikat 2020.
Kala Pemilu AS 2020 berlangsung, salah satu kandidat Presiden yaitu Donald Trump menyuarakan isu supremasi kulit putih.
Pembahasan itu tidak berhenti saat kampanye langsung tapi berlangsung juga di media sosial yang notabene-nya ruang digital sehingga akhirnya terjadi cukup banyak konflik yang terjadi setelahnya.
Di Indonesia juga polarisasi sempat terjadi pada saat Pemilu 2019 kala itu pendukung dari masing-masing kandidat sering beradu argumen khususnya di media sosial dan akhirnya menciptakan perpecahan yang cukup panjang.
Maka dari itu untuk mencegah hal serupa terjadi, menurut Rudi diperlukan algoritma kebangsaan yang mendukung situasi Pemilu di 2024 bisa berlangsung kondusif, damai, dan menjaga persatuan bangsa.
"Menghadapi Pemilu 2024 ini benar-benar diperlukan strategi yang menjaga ketahanan data dan siber," katanya.
Dalam hal komunikasi publik, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan Pemilu 2024 serentak berkomitmen untuk menghadirkan narasi "Pemilu Damai".
Dalam narasi "Pemilu Damai" itu, masyarakat Indonesia khususnya para pemilih pemula yang didominasi generasi Z diminta tidak terjebak dengan banyaknya narasi politik yang beredar di media sosial khususnya yang bernada memecah belah maupun berisi ujaran kebencian.
Baca juga: Kemenkominfo fokus beri edukasi pemilih pemula pahami Pemilu Damai
Baca juga: Big Data Expo 2023: Perpaduan Teknologi Digital dengan Kebudayaan
Baca juga: Digitalisasi turunkan 70 persen keluhan karyawan
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
