"Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum menjadi negara maritim, karena negara maritimm bukan hanya persoalan laut, ikan dan transportasi," kata Sharif saat membuka Indonesian Aquaculture 2014 bertajuk "Aquaculture for Business and Food Security" di Jakarta, Selasa.
Sharif menyebutkan untuk menjadi negara maritim, setidaknya Indonesia harus maju di sembilan sektor atau aktivitas terkait dengan laut, seperti pelayaran, pariwisata, perikanan, ESDM terkait dengan mineral dan gas bumi, industri maritim serta hasil biota laut.
"Sektor-sektor ini harus dimajukan terlebih dulu, baru kita jadi negara martim," kata dia.
Adapula beberapa tahapan yang harus dilalui Indonesia unuk menuju menjadi negara maritim seperti industrialisasi dan transportasi.
Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut mencapai 5,8 juta km persegi yang terdiri dari perairan teritorial 3,1 juta km persegi dan ZEE Indonesia 2,7 km persegi dan terdiri dari 17.508 buah pulau dengan panjang pantai mencapai 104.000 km, kendati demikian Indonesia dikatakan Sharif baru layak disebut sebagai Negara Kepulauan.
Lebih lanjut Sharif mengemukakan bahwa Indonesia masih belum memikirkan secara komprehensif mengenai sarana, prasarana serta infrastruktur yang seharusnya mendukung satu negara maritim.
Sharif mengatakan bahwa sejatinya Negara Maritim adalah negara yang sektor ekonomi, perdagangan dan kegiatan lain, sepenuhnya mengandalkan potensi laut.
"Karena pada prinsipnya Negara Maritim adalah negara yang bisa mengelola dan mendayagunakan sumber daya kelautan secara maksimal dan tetap menjaga kelestarian daripada laut dan lingkungannya," tegas Sharif.
Ia kemudian memberikan contoh Negara Maritim seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam, Jepang, Kanada dan Belanda, yang sesungguhnya tidak memiliki laut yang tergolong luas, namun mampu memberdayakan sumber daya laut dengan maksimal.
"Hasil inilah yang menjadikan PDB terbesar mereka berasal dari laut. Maka bisa disebut Negara Maritim. Sementara kita masih belum bisa. Masih banyak yang harus diatur, masih banyak tahapannya," kata Sharif.
(M048/A039)
Pewarta: Maria Rosari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
