Kita tersandera dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya.Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena dana subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran.
"Kadin berpendapat bahwa untuk subsidi BBM, kami mendesak pemerintah sekarang untuk mengambil langkah korektif untuk masalah tersebut," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, dalam sebuah jumpa pers, di Jakarta, Rabu.
Suryo mengatakan, subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah ibarat bom waktu yang yang harus segera dijinakkan, di mana jika terus didiamkan maka sesungguhnya akan membebani masyarakat.
"Kami berpendapat bahwa membengkaknya subsidi BBM tersebut terjadi pada masa pemerintahan sekarang. Oleh karena itu tidak tepat jika mewariskan bom waktu tersebut ke pemerintahan ke depan," ujar Suryo.
Menurut Suryo, sikap Kadin Indonesia lebih cenderung agar pemerintah menghapuskan subsidi BBM tersebut, dan merealokasi anggaran itu untuk program-program yang lebih tepat sasaran.
Suryo menjelaskan, dengan adanya disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan non-subsidi, subsidi tersebut bukan dinikmati oleh masyarakat tidak mampu melainkan orang-orang kaya yang sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan subsidi tersebut.
"Kita tersandera dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Pemerintah sekarang akan menjadi pahlawan dan bisa menyehatkan perekonomian Indonesia," kata Suryo.
Menurut Suryo, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki alasan untuk tidak mencabut subsidi BBM dikarenakan tidak perlu memikirkan popularitas untuk masa pemilihan presiden periode berikutnya.
"Mencabut subsidi BBM itu sangat dimungkinkan, karena pemerintah saat ini tidak akan dipilih lagi dalam pemilu, tidak perlu memikirkan popularitas," ujar Suryo.
Suryo mengakui, dengan adanya pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah saat ini maka diperkirakan ada inflasi, namun, inflasi tersebut nantinya akan bisa terkoreksi terlebih apabila pemerintah mampu mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi hal tersebut.
"Memang akan ada inflasi, namun nantinya itu akan terkoreksi. Hal tersebut harus dijelaskan kepada masyarakat, ada pemahaman yang keliru bahwa pencabutan subsidi BBM akan memberatkan, namun justru sebaliknya. Jika didiamkan lebih memberatkan," ujar Suryo.
Suryo menyayangkan sikap pemeritah saat ini yang dinilai akan mewariskan permasalahan yang cukup fundamental bagi perekonomian Indonesia, kendati sesungguhnya tidak sulit untuk mencabut subsidi BBM tersebut.
"Sangat disayangkan yang diwariskan adalah permasalahan besar, meski sesungguhnya tidak sulit untuk mencabut subsidi tersebut," ujar Suryo.
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyepakati besaran anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp246,46 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun 2014.
Angka besaran subsidi yang disepakati itu tercatat naik sekitar Rp35,2 triliun dari besaran alokasi subsidi BBM dalam APBN 2014 yang tercatat mencapai Rp210,73 triliun.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
