Masyarakat tidak perlu khawatir karena MEA saat ini pun sudah berjalan dan Indonesia sudah memenuhi 85 persen dari yang disepakati,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri optimistis Indonesia dapat bersaing dengan sembilan negara Asia Tenggara lainnya dalam menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 2015 karena persiapan Indonesia yang mencapai 85 persen.
"Masyarakat tidak perlu khawatir karena MEA saat ini pun sudah berjalan dan Indonesia sudah memenuhi 85 persen dari yang disepakati," kata Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Rossalis Rusman Adenan di Kampus UI Depok, Kamis.
Dalam seminar bertajuk "Daya Saing Pemuda, Kunci Hadapi MEA 2015", Rossalis Rusman mengatakan kemajuan pelaksanaan "cetak biru" pasar ASEAN sudah mencapai 82,1 persen, bahkan Indonesia sudah melaksanakan 85 persen kesepakatan berdasarkan laporan terakhir yang dilakukan Dewan ASEAN pada 2013.
Selain itu, kata dia, Pemerintah Indonesia pun sudah menyosialisasikan strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi MEA ke sejumlah pihak, antara lain daerah timur Indonesia, universitas dan institusi, kamar dagang, serta seluruh asosiasi yang terkait dengan MEA, seperti asosiasi pengusaha, petani, dan nelayan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam rangka Menghadapi MEA serta Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA.
Kebijakan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah, sebagai salah satu elemen bangsa untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan kesuksesan Indonesia menghadapi MEA.
"Ada empat elemen bangsa yang harus saling bekerja menyukseskan MEA, yakni Pemerintah termasuk Kemenlu, dunia usaha (swasta), dunia pendidikan, dan kemampuan individu," tambahnya.
Rossalis menjelaskan wiraswasta berperan untuk mengembangkan kemampuan teknis berdagang, kualitas produk, serta sumber daya manusia mereka yang didukung oleh sistem informasi dan teknologi. Usaha kecil dan menengah juga perlu melakukan kemitraan dengan BUMN atau perusahaan swasta berskala besar.
Pada dunia pendidikan, ia menjelaskan pengembangan kurikulum dengan mengasah "soft skill" dan "hard skill" perlu diterapkan agar mahasiswa memiliki kemampuan berbahasa asing, berdiplomasi, serta berjiwa kewirausahaan.
Sementara itu, kemampuan individu dimulai dengan memacu diri dan menanam keinginan untuk berdaya saing pada pribadi mereka.
(SDP-83/A011)
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
