Ini kita mau rapat siapa yang menjadi kepala pusatnya, siapa yang menjadi kepala divisinya. Kita sudah ada rekrutmen, kita harapkan awal 2015 sudah `running`,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan sedang menyiapkan sumber daya manusia bagi pembentukan Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS) Center pada 2015, yang didirikan untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan sarana infrastruktur.
"Ini kita mau rapat siapa yang menjadi kepala pusatnya, siapa yang menjadi kepala divisinya. Kita sudah ada rekrutmen, kita harapkan awal 2015 sudah running," kata pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto di Jakarta, Jumat.
Andin memastikan Kementerian Keuangan juga telah mendapatkan alokasi pegawai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta persyaratan administrasi lainnya, agar PPP Center dapat cepat terwujud.
Selain itu, ia menambahkan, pembentukan PPP Center ini akan mendapatkan bantuan dari peneliti Badan Kebijakan Fiskal serta konsultan senior dari Australia maupun Kanada untuk membantu kegiatan operasional lembaga.
Andin mengatakan PPP Center ini bisa bersinergi dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, terutama terkait daftar proyek pembangunan yang siap ditawarkan kepada swasta.
"Nanti ada unit yang menangani persiapan dan pelelangan proyek, ini bersamaan dengan Perpres tentang penyediaan infrastruktur prioritas, karena selama ini isu PPP disamping pembiayaan, juga persiapan proyeknya yang belum matang," katanya.
Andin yang baru menghadiri pertemuan Menteri Keuangan APEC di Beijing, Tiongkok, mengatakan negara-negara yang tergabung di kawasan Asia Pasifik memberikan apresiasi atas pembentukan PPP Center untuk membantu investasi dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, forum pertemuan tersebut menginginkan adanya kapasitas dari pemerintah untuk mewujudkan proyek infrastruktur melalui skema KPS, karena kawasan Asia Pasifik saat ini memiliki kelebihan dana, namun tidak disalurkan untuk kegiatan produktif.
"Kita tahu banyak gap kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan infrastruktur yang ada. Dari sisi pembiayaan, saving dana dari Asia Pasifik itu besar, tapi yang lari ke infrastruktur belum besar, jadi PR-nya bagaimana memasukkan dana ini ke infrastruktur," kata Andin.
Untuk itu, Andin mengatakan pembentukan PPP Center ini akan membantu dalam hal persiapan proyek, bentuk dukungan finansial hingga evaluasi terhadap proyek, sebagai upaya memberikan kepastian kepada swasta untuk berinvestasi dalam sarana infrastruktur.
"PPP itu yang penting, tidak semata-mata bankable tapi karena melibatkan sektor swasta, mereka butuh kepastian return, (padahal) disisi lain infrastruktur untuk kepentingan sosial. Untuk itu, baik regulasi maupun institusinya harus kuat disitu," ujarnya.
Pembentukan PPP Center bagi Indonesia merupakan proyek percontohan bagi negara-negara lainnya untuk mencari akses pembiayaan infrastruktur ekonomi dari swasta, yang telah disepakati dalam pertemuan Menteri Keuangan APEC di Bali, pada September 2013.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
