"Saya menjelaskan tentang program moratorium serta untuk mengubah pola industri penangkapan ikan agar sesuai dengan kaidah lingkungan dan berkelanjutan," kata Susi Pudjiastuti setelah menerima Dubes AS di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis.
Menurut Susi, pertemuannya dengan sejumlah duta besar berbagai negara merupakan hal penting untuk meningkatkan kerja sama serta menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang diterapkan KKP.
Untuk itu, ujar dia, terdapat banyak "pekerjaan rumah" yang harus dikerjakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama perikanan dengan berbagai negara luar negeri termasuk Amerika Serikat.
Ia juga mengungkapkan, Dubes AS menerangkan kepadanya bahwa Susi adalah menteri pertama dari jajaran Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dikunjungi sang Dubes di kantor kementeriannya.
Sementara itu, Robert Blake mengemukakan rasa terima kasihnya karena telah diterima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di kantor KKP.
Dubes AS menjelaskan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pihak Indonesia antara lain terkait mengatasi pencurian ikan.
Selain itu, pemerintahan Amerika bakal memberikan bantuan fasilitas guna meningkatkan pengawasan terhadap kawasan perairan Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo juga mengungkapkan pertemuannya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rabu (5/11) juga membahas pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sesuai dengan amanat UU Kelautan.
"Kemenko Maritim bersama-sama dengan Kementerian Politik Hukum dan HAM akan menyusun tim guna menyiapkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri," katanya.
Ia memaparkan Bakamla yang akan menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) nantinya bakal bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
Selama ini, fungsi Bakorkamla dinilai masih belum optimal sehingga pembentukan Bakamla yang mirip lembaga Coast Guard di AS diharapkan akan lebih efektif.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
