"Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya mempersiapkan alternatif terlebih dahulu dan tidak terburu-buru menaikkan BBM bersubsidi," kata Kristiawanto melalui pesan Blackberry di Jakarta, Senin.
Kris menilai kenaikan BBM bersubsidi berdampak sangat luas terhadap rakyat kecil yang akan menjadi korban secara langsung karena akan berimbas pada kenaikan harga sembako.
Selain itu menurut dia, melihat situasi politik masih sangat dinamis dan labil, kebijakan itu akan berdampak juga pada iklim investasi.
"Harusnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu mendengarkan pandangan wakil rakyat, kalau perlu Presiden blusukan tanya langsung pada rakyat bagaimana suara hati nurani rakyat jika BBM naik," ujarnya.
Dia mengatakan ciri khas sekaligus strategi "blusukan" Presiden Jokowi harusnya digunakan dalam mengambil kebijakan yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat.
Menurut dia, Jokowi-JK seharusnya tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi karena apabila hanya menaikan BBM bersubsisi, tidak ada beda dengan presiden sebelumnya.
Presiden Joko Widodo mengumumkan penyesuaian harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam.
Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000, sehingga harga premium yang semula Rp6.500 naik menjadi Rp8.500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.
Kenaikan harga tersebut mulai berlaku Selasa, 18 November 2014, pukul 00.00 WIB, serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
