AFP melaporkan, pertemuan yang berlangsung di Roma itu dilakukan setelah parlemen AS mengesahkan undang-undang --yang disebut sebagai UU Dukungan terhadap Kebebasan Ukraina.
UU itu meminta pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia serta mengirimkan perangkat keras militer senilai 350 juta dolar AS (Rp5,5 triliun) ke Kiev.
"Tidak diragukan, kita tidak akan membiarkan hal ini terjadi tanpa memberikan tanggapan," kata wakil menteri luar negeri Rusia Sergei Ryabkov kepada kantor berita Interfax menjelang berlangsungnya pertemuan tersebut.
Undang-undang Senat AS itu masih harus mendapatkan persetujuan dari Gedung Putih, yang sejauh ini terlihat enggan memberikan bantuan militer langsung untuk Ukraina karena takut AS terseret ke dalam perang tidak langsung dengan Rusia, negara yang mendukung pasukan separatis di Ukraina.
Undang-undang itu mengesahkan --namun tidak secara hukum mengharuskan-- Presiden Barack Obama untuk memberikan bantuan militer mematikan ataupun tidak mematikan untuk Ukraina, termasuk persenjataan antitank, amunisi dan pesawat-pesawat tanpa awak yang dioperasikan oleh tentara untuk menjalankan tugas-tugas pengintaian.
Para pejabat Departemen Luar Negeri selama ini bersikeras bahwa tidak ada rencana untuk menjalankan langkah di luar pemberian pasokan peralatan tidak mematikan, seperti baju antipeluru dan peralatan-peralatan komunikasi.
Para pejabat AS menekankan bahwa agenda utama upaya diplomatik sebelum Natal yang sedang dijalankan Kerry itu adalah menyangkut adanya kecenderungan unjuk kekuatan yang mengancam di Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait upaya pembentukan negara Palestina.
Namun, konflik-konflik di Ukraina serta Suriah juga akan menjadi topik pembicaraan.
"Kami akan membahas sejumlah masalah penting," kata Kerry ketika bertemu dengan Lavrov di kediaman megah duta besar AS di Roma.
Pembicaraan antara kedua menteri luar negeri itu berlangsung selama lebih dari tiga jam, kata seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS pada Minggu malam.
Di Ukraina, sumber tersebut mengatakan Kerry telah "menekankan pentingnya untuk secara penuh menerapkan perjanjian Minsk dan menurunkan ketegangan di lapangan".
Perjanjian Minsk adalah kesepakatan gencatan senjata yang dicapai di ibu kota Belarusia pada September, yang saat ini belum diterapkan secara penuh.
Konflik yang telah berlangsung selama delapan bulan antara pasukan pemerintah Ukraina dan para separatis pro-Rusia di Ukraina timur telah menewaskan setidaknya 4.634 orang dan melukai 10.243 lainnya serta membuat 1,1 juta warga kehilangan tempat tinggal, demikian menurut data-data PBB.
Ancaman menyangkut sanksi-sanksi baru itu muncul di saat perekonomian Rusia mengalami kemunduran karena sanksi-sanksi sebelumnya yang diterapkan Barat serta anjloknya harga minyak.
(Uu.T008)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
