"Saya nilai, untuk sementara ini pemberian dana itu belum pas. Sebab selama ini, tanpa dana tersebut, demokrasi masih berjalan baik dan tidak ada masalah," kata Sukiman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, tidak pasnya pemberian dana tersebut karena saat ini Indonesia sedang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan seperti infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya.
"Lagi pula APBN kita tidak besar dan tentu tidak akan mencukupi bila diberikan dana bagi partai politik. Jadi perlu dipertimbangkan lagi," kata anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional itu.
Ketika ditanya, apakah langkah Menteri Dalam Negeri itu adalah untuk mengikat partai politik, sehingga semua partai politik dan DPR RI mendukung pemerintah. Sebab, saat ini di DPR RI sendiri masih terbelah dengan adanya KMP dan KIH.
"Saya tidak lihat kesana, tapi bisa saja, mungkin ada upaya untuk itu. Tentu Komisi II DPR RI akan pertanyakan kepada Menteri Dalam Negeri," demikian Sukiman.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
