"Kami kemarin diskusi muzakarah dengan PP Muhammadiyah. Alhamdulillah semua pimpinan PP Muhammadiyah hadir. Ada kesamaan tujuan cara pandang dan keinginan agar setidaknya kita bisa menyatukan kapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah," kata Lukman di Jakarta, Senin.
Menag mengatakan penyatuan kalender Hijriah-Menteri Agama RI dan PP Muhamadiyah merupakan hal yang penting karena erat kaitannya dengan persoalan keumatan dan ibadah yang cukup krusial, yaitu terkait penetapan awal puasa, hari Idul Fitri dan Idul Adha.
"(Penyatuan) kalender hijriah ini dapat membuat umat Islam secara keseluruhan mempunyai pegangan yang sama dalam menjalankan ibadahnya, khususnya mengawali Ramadhan, menentukan 1 Syawal dan Idul Adha," kata Lukman.
Lebih jauh, Menag berharap terjadi keberhasilan penyamaan kalender Hijriah di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi pelopor di dunia dalam menyatukan kalender yang merujuk pada penanggalan qomariyah atau berdasarkan peredaran bulan itu.
Dalam upaya penyatuan kalender Hijriah, Lukman mengatakan pihaknya telah menemui Muhammadiyah untuk mencapai titik temu dalam penetapan kalender. Hal yang sama juga akan dilakukan ke ormas Islam lain seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Lebih jauh lagi Indonesia diharapkan bisa jadi pionir pelopor menyatukan kalender Hijriah secara nasional dan global. Oleh karena itu, ke depan dalam waktu dekat Kemenag akan melakukan hal sama dengan PBNU. Sehingga kalau kemarin dari Muhammadiyah kami dengar dari pakar Majelis Tarjih Muhammadiyah, ke depan bisa mendengar dari ulama Syuriah PBNU," katanya.
Menurut Lukman, perbedaan kalender Hijriah di antara pemerintah dan ormas Islam merupakan persoalan lama di Indonesia. Kemudian sejak reformasi persoalan ini semakin muncul ke permukaan.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
