"Saya menilai dibutuhkan sosok calon Panglima TNI yang bisa mengayomi semua matra dan juga menjalin komunikasi dengan aparat lain seperti kepolisian," kata Fadli di Yogyakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan kedua hal itu penting dimiliki oleh calon Panglima TNI karena tantangan institusi tersebut di masa depan semakin besar.
Fadli secara khusus menilai bahwa komunikasi dengan Kepolisian dibutuhkan karena pasca pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan, masih menimbulkan ekses di kedua institusi tersebut.
"Saya kira itu tidak dapat dipisahkan (komunikasi TNI-Polri dan pemisahan fungsi pertahanan-keamanan), namun saat ini eksesnya sudah semakin kecil," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Fadli menjelaskan dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI tidak diatur mengenai pergiliran asal matra Panglima TNI.
"Presiden tidak melanggar UU apabila memilih Panglima TNI secara acak, tidak berdasarkan urutan (AD, AL, dan AU)," ujarnya.
Menurut dia, Presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono membuat satu tradisi dengan menggilir jabatan Panglima TNI dari tiga matra di institusi tersebut.
Dia mengatakan pergiliran itu hanya tradisi sehingga bisa dilanjutkan atau tidak oleh Presiden Jokowi, namun apapun keputusannya tetap memiliki konsekuensi.
"Tradisi lalu dianggap adil kemudian saat ini Presiden mengambil kebijakan yang berbeda maka konsekuensi dan risikonya harus dihadapi," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
