"Minimnya penyerapan anggaran ini merupakan dampak pelaksanaan program pembangunan terlambat dan penyebabnya karena perencanaan kurang matang," katanya di Serang, Kamis.
Terkait dengan masalah tersebut, ia mengharapkan Plt Gubernur Banten melakukan perombakan pejabat untuk perbaikan kinerja. Paling baik jika pejabat yang merasa tidak mampu mengundurkan diri.
Mengenai pelaksanaan perombakan pejabat, menurut dia, diharapkan bisa dilaksanakan setelah Rano Karno ditetapkan sebagai gubernur definitif Provinsi Banten. Saat ini masih pelaksana tugas, jadi memiliki keleluasan untuk melaksanakan semua kebijakan.
"Dengan posisinya sebagai plt, dia harus konsultasi dulu ke pusat kalau akan melakukan pergantian pejabat, setelah definitif tanpa harus seperti itu (konsultasi)," ujarnya.
Asep menyatakan belum mendapat informasi SK pengangkatan Rano Karno sebagai gubernur definitif, namun diharapkan bisa segera kelur sehingga bisa memiliki keleluasan dan kewenangan penuh untuk mengganti ataupun mengangkat pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.
Berdasarkan data Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Banten, dari total APBD 2015 provinsi itu sebesar Rp8,847 triliun, pada triwulan II baru terserap 26,35 persen atau Rp2,357 triliun, sisanya Rp6,559 triliun masih berada di kas daerah.
Sebanyak 12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan serapan anggaran relatif rendah dan telah diberi "stempel" warna merah.
SKPD yang diberi stempel merah yaitu Dinas Pertembangan dan Energi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas pendidikan, Dinas Pertanian dan Peternakan.
Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Biro Perlengkapan dan Aset, Biro Umum, Biro Organisasi serta Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Banten.
Pewarta: Sambas
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
