"Untuk Waduk Jatigede itu merupakan proyek nasional, yang meresmikan pun nanti oleh Pak Presiden Jokowi langsung, bukan oleh saya (Gubernur Jabar)," kata Ahmad Heryawan, di Kota Bandung, Rabu.
Ia mengatakan, terkait teknis penggenangan di lapangan dan masalah ganti rugi sudah dibahas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pemprov Jawa Barat, kata Aher, akan terus mendampingi dan mengawasi perihal ganti rugi terhadap warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede tersebut.
Menurut dia, persoalan ganti rugi untuk warga terdampak pembangunan waduk tersebut sudah diurus walaupun memang ada beberapa warga yang masih "kekeuh" tinggal di lokasi penggenangan.
"Untuk masalah ganti rugi sudah semua, nilainya kan naik terus, tapi ada saja yang belum pindah. Tapi kita terus perjuangkan dan terus dampingi," kata dia.
Walaupun ada penolakan dari para aktivis lingkungan dan budayawan, pihaknya yakinkan bahwa pembangunan Waduk Jatigede berpotensi besar dan menghasilkan banyak manfaat.
"Karena dengan berfungsinya Waduk Jatigede maka sawah dan lahan potensial akan teraliri air secara maksimal, sehingga menghasilkan panen lebih banyak dari sebelumnya. Sekitar 90 ribu hektare sawah di Cirebon, Majalengka, Indramayu biasanya panen maksimal dua kali," kata dia.
Dikatakan dia, walaupun saat ini Provinsi Jawa Barat dilanda kekeringan hebat, khususnya di wilayah utara ia tetap optimis bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu proses penggenangan Waduk Jatigede.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
