"Tentara dan PNS tidak boleh kawin dua. Siapa bilang gitu? Saya kaget. Orang tidak pernah ngomong begitu," kata Ryamizard, usai menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional, di JCC Senayan, Jakarta, Selasa.
Ryamizard mengemukakan hal itu terkait surat edaran bernomor SE/71/VII/2015 yang mengatur soal Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Menurut Menhan, surat edaran tersebut harus dibaca secara utuh. Jika tidak maka surat edaran itu akan menimbulkan pertentangan.
"SE itu jangan komanya. Tentara dan PNS tidak boleh kawin dua. Siapa bilang gitu," jelas dia.
Ryamizard mengatakan, surat edaran tersebut hanya mengatur soal pernikahan, bukan poligami. Seorang PNS atau tentara boleh menikah lagi, bila sejumlah syarat dipenuhi.
"Kalau tidak bisa memenuhi kewajiban lahir batin, lalu harus izin istri. Kalau istri boleh, baru boleh. Kalau enggak boleh, tidak boleh. Nah itu, ada syarat, koma, jangan komanya dibuang," terang dia.
Ryamizard menuturkan, surat edaran itu terbit karena ada banyak PNS yang melakukan poligami.
"Ada yang beristri dua. Itu banyak ketahuan. Itu dipecat. Saya enggak usah kasih tahu. Pecat. Saya sudah tanda tangan terus," imbuh dia.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
