Kalau memang bukan haknya mengapa harus diperjuangkan."Depok (ANTARA News) - Negara tidak boleh kalah dalam menangani kasus relokasi warga yang terjadi di Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Silverius Y. Soeharso.
"Saya kira Gubernur Ahok telah mempertimbangkan sesuatunya dengan matang. Jadi, negara memang tak boleh kalah. Kalau kalah, habis negara kita kerena tak punya wibawa. Negara kita juga bukan negara bar-bar," ujarnya di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Jakarta, Jumat.
Silverius mengemukakan hal itu berkaitan bentrok warga Kampung Pulo dengan aparat saat relokasi di Kampung Pulo pada Kamis (201/8), dan tindakan tegas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tajahaja Purnama (Ahok).
Ia mengatakan, jika langkah-langkah kemanusiaan telah ditempuh dan diberi peringatan satu, dua sampai tiga kali tidak juga berhasil, maka memang harus diambil tindakan tegas legal formalnya.
"Jadi, pemimpin memang harus berani mengambil risiko terhadap kebijakan yang diambilnya," ujarnya.
Ia juga mengimbau kepada warga Kampung Pulo untuk sadar, apakah ada aktor intelektual yang bermain di balik aksi tersebut.
"Kalau memang bukan haknya mengapa harus diperjuangkan," ujarnya.
Hal terpenting, dikemukakannya, masyarakat Kampung Pulo telah diajak berbicara dan berembuk serta telah diberikan tempat relokasi untuk mereka tinggal di rumah susun.
Ia juga menyarankan untuk mengatasi kisruh semacam itu harus ditempuh dengan pendekatan psikologis dan diajak bicara baik-baik.
Tetapi, ia menambahkan, jika langkah tersebut tidak juga berhasil, maka langkah terakhir harus mengambil tindakan tegas.
Masyarakat juga harus bisa memahani mana yang hak dan bukan. "Jika bukan haknya, maka masyarakat diminta bisa menghargai," demikian Silverius Y. Soeharso.
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015
