Demikian disampaikan Basuki dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian pidato gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2014.
"Oleh karena itu, kami akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," katanya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, pendapatan daerah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp31,27 triliun atau 78,66 persen dari target Rp39, 75 triliun, meliputi pajak daerah Rp27,05 triliun dari target Rp32,50 triliun dan retribusi daerah Rp515,16 miliar dari target Rp 1,74 triliun.
"Realisasi belanja daerah terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp12,63 triliun dari anggaran Rp17, 12 triliun dan realisasi belanja langsung Rp25,16 triliun dari anggaran Rp46,52 triliun," ujar Gubernur.
Dia menuturkan anggaran belanja langsung tersebut digunakan untuk pelaksanaan program unggulan Kartu Jakarta Pintar (KJP), rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan kesehatan dan sebagainya.
"Anggaran belanja langsung itu juga termasuk revitalisasi Terminal Bus Pinang Ranti, Klender dan Rawamangun, pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT), flyover, jalan layang Tendean-Blok M-Ciledug serta pembebasan waduk," tutur Basuki.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan realisasi pembiayaan daerah mencapai sebesar Rp7,59 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2013 dan pengeluaran pembiayaan tahun 2014 sebesar Rp4,45 triliun.
"Pembiayaan daerah itu antara lain digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) PT Bank DKI, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Mass Rapid Transit (MRT)," ungkap Basuki.
Pewarta: Cornea Khairany
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
